Buntut Dugaan Penganiayaan di Melonguane, TNI AL Minta Maaf dan Pastikan 5 Oknum Anggota Diproses Hukum

Talaud, sulutzone.com – Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VIII Manado akhirnya angkat bicara terkait insiden keributan yang melibatkan oknum anggota TNI AL dari Lanal Melonguane dengan warga dan seorang guru di Kabupaten Kepulauan Talaud pada Kamis,  (22/1/2026) malam.

Dalam pernyataan resminya, pihak TNI AL membenarkan adanya kesalahpahaman yang berujung pada tindakan fisik di Pelabuhan Umum Melonguane.

Pihak Kodaeral VIII menjelaskan bahwa insiden tersebut melibatkan lima oknum anggota TNI AL. Kejadian diduga dipicu oleh kesalahpahaman yang terjadi di bawah pengaruh minuman keras (miras), sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka.

"Pihak Lanal Melonguane memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Melonguane atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kejadian ini menjadi bahan evaluasi mendalam bagi kami dalam pembinaan anggota," tulis pernyataan resmi tersebut.

Merespons cepat situasi tersebut, aparat gabungan TNI-Polri telah diterjunkan untuk mengamankan lokasi guna mencegah bentrokan susulan. Terkait para pelaku, TNI AL memastikan tidak ada perlindungan bagi anggota yang melanggar aturan.

"Lima oknum anggota yang terlibat langsung diamankan oleh DENPOM Lanal Melonguane. Saat ini mereka sedang menjalani pemeriksaan intensif dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami tidak mentolerir tindakan tidak terpuji," tegas pihak TNI AL.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Komandan Lanal Melonguane dikabarkan telah menemui korban untuk menyerahkan bantuan pengobatan serta tali asih. Langkah koordinasi dengan Pemerintah Daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga korban juga terus dilakukan.

Meski upaya penyelesaian secara kekeluargaan ditempuh untuk menjaga harmoni di "Bumi Porodisa", pihak TNI AL menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

TNI AL menghimbau warga Kepulauan Talaud agar tidak terprovokasi dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak berwenang.

"Kami memastikan proses hukum dilakukan secara transparan. Mari kita bersama-sama menjaga ketertiban dan kondusifitas di Kepulauan Talaud," tutup imbauan tersebut.