MANADO – Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Pulau Miangas pada Sabtu (09/05/2026) menjadi momentum krusial bagi kedaulatan wilayah utara NKRI.
Namun, di balik agenda strategis tersebut, publik menyoroti ketidakhadiran Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, beserta unsur Forkopimda di lokasi kunjungan. Padahal, seluruh persiapan penyambutan dan pengamanan VVIP telah rampung seratus persen, termasuk kesiapan manifest rombongan yang dijadwalkan bertolak menggunakan pesawat Cessna TNI Angkatan Udara.
Belakangan diketahui bahwa keputusan Gubernur dan Forkopimda untuk tetap bersiaga (standby) di Manado merupakan bentuk kepatuhan terhadap prinsip satu komando negara. Berdasarkan arahan yang disampaikan melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) pada Jumat malam, Presiden menginstruksikan agar pimpinan daerah tetap berada di pusat kendali provinsi. Langkah ini diambil untuk menjamin stabilitas wilayah dan memastikan fungsi pengamanan regional berjalan optimal selama Presiden berada di pulau terluar.
Sebagai purnawirawan jenderal, Gubernur Yulius Selvanus memahami bahwa dalam sistem pertahanan negara, loyalitas terhadap instruksi pimpinan tertinggi berada di atas segala agenda protokoler. Sulawesi Utara, sebagai beranda depan yang berbatasan langsung dengan perairan internasional, membutuhkan pengawasan ketat dan mitigasi risiko yang cepat. Oleh karena itu, keberadaan Forkopimda di Manado berfungsi sebagai jaring pengaman wilayah penyangga guna mengantisipasi dinamika sosial maupun potensi gangguan keamanan.
Fenomena ini memberikan edukasi kepada publik bahwa kepemimpinan negara tidak selalu diukur dari kehadiran fisik dalam seremoni atau jepretan kamera. Sebaliknya, tindakan Gubernur dan Forkopimda Sulut merupakan manifestasi kedewasaan institusional. Mereka memilih menjalankan tanggung jawab strategis dan etika kenegaraan dengan mematuhi perintah Presiden secara presisi, ketimbang mengejar formalitas penyambutan yang bersifat simbolik.
Dengan demikian, absennya jajaran pimpinan Sulut di Pulau Miangas ditegaskan bukan sebagai bentuk kurangnya penghormatan kepada Kepala Negara. Justru sebaliknya, hal tersebut adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap rantai komando. Negara menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, sistem kendali keamanan yang terukur dan disiplin instruksi tetap menjadi prioritas utama demi menjaga stabilitas nasional di atas kepentingan pencitraan.