Catatan Redaksi : Kebijakan Dedi Mulyadi Lebih Tentara dari Yulius Selvanus?

Manado, 4 Juni 2025 – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terus menjadi sorotan publik dengan serangkaian kebijakan yang tegas dan seringkali viral.

Berbagai inisiatif yang diusulkannya menunjukkan pendekatan yang berani dalam mengatasi masalah sosial dan tata kelola di masyarakat.

Menariknya, ketegasan dan kedisiplinan yang menjadi ciri khas kebijakannya seringkali dikaitkan dengan karakteristik yang mirip dengan seorang tentara.

Seorang tentara dikenal dengan sifat disiplin tinggi, tegas dalam mengambil keputusan, berorientasi pada solusi, dan tidak ragu dalam menjalankan perintah atau aturan demi kebaikan bersama.

Mereka dilatih untuk bertindak cepat, terstruktur, dan memiliki komitmen kuat terhadap tujuan.

Dalam konteks kepemimpinan sipil, karakteristik ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lugas, tidak kompromi terhadap pelanggaran, serta fokus pada penegakan aturan demi ketertiban dan kemajuan masyarakat.

Berikut adalah beberapa kebijakan menonjol yang digagas oleh Dedi Mulyadi, yang merefleksikan karakteristik tersebut:

• Pembatasan Jam Malam Pelajar: Dedi Mulyadi berencana membatasi jam malam pelajar, misalnya tidak boleh nongkrong di luar rumah setelah pukul 20.00 pada hari belajar. Ini adalah langkah disipliner yang jelas, mirip dengan aturan jam malam di lingkungan militer untuk menjaga ketertiban.
• Larangan Study Tour ke Luar Provinsi: Ia secara tegas melarang sekolah-sekolah di Jawa Barat untuk mengadakan study tour ke luar provinsi. Kebijakan ini diambil karena kegiatan tersebut dianggap membebani wali murid secara finansial. Sikap tegas dan berorientasi pada kesejahteraan ini menunjukkan keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak populer namun dianggap demi kebaikan umum.
• Pengiriman Anak Bermasalah ke Barak Militer: Dedi Mulyadi mengklaim program pendidikan di barak militer memiliki hasil yang positif dan berencana memperluas pesertanya. Program ini ditujukan bagi anak-anak yang dianggap bermasalah, seperti terlibat tawuran, merokok, atau mabuk. Menariknya, anak-anak berprestasi juga akan diikutsertakan. Konsep "barak militer" ini secara eksplisit menunjukkan adopsi pendekatan militer untuk membentuk karakter dan kedisiplinan.
• Larangan Siswa Bawa Motor dan HP ke Sekolah: Ia melarang siswa SD dan SMP membawa motor dan telepon genggam (HP) ke sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas bagi anak di bawah umur dan meminimalkan gangguan belajar akibat penggunaan gawai. Ini adalah aturan yang tidak kompromi, demi menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan aman.
• Menyeragamkan Hari Sekolah dan Jam Masuk: Dedi Mulyadi juga memberlakukan kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 WITA dan menyeragamkan hari sekolah menjadi Senin hingga Jumat. Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan konsistensi dan efisiensi dalam jadwal pendidikan, sebuah prinsip yang sangat dijunjung tinggi dalam organisasi militer.
• Pembongkaran Hibisc Fantasy: Dalam langkah penegakan aturan, Dedi Mulyadi memerintahkan pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak, sebuah BUMD yang terbukti melanggar izin mengelola lahan. Tindakan ini menunjukkan ketegasan dalam penegakan hukum dan aturan, tanpa pandang bulu, yang merupakan karakteristik kepemimpinan yang kuat.
• Kebijakan Lainnya: Selain itu, Dedi Mulyadi juga dikenal dengan kebijakan lain seperti larangan wisuda sekolah, isu vasektomi sebagai syarat penerimaan bansos, dan larangan orang tua mengantarkan atau menunggu anak di sekolah. Kebijakan-kebijakan ini kerap menimbulkan pro dan kontra, namun menunjukkan komitmen Dedi Mulyadi terhadap perubahan dan penegakan prinsip-prinsip yang diyakininya.

Ketegasan Dedi Mulyadi dalam mengeluarkan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang berani dan proaktif dalam menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat, serupa dengan mentalitas seorang tentara yang terlatih untuk bertindak tegas demi mencapai tujuan dan menjaga ketertiban.

Kontras dengan Sulawesi Utara: Kebijakan Tegas yang Belum Terlihat dari Yulius Selvanus

Berbeda dengan langkah-langkah tegas yang ditunjukkan Dedi Mulyadi, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, hingga kini belum terlihat memberlakukan kebijakan yang secara tegas dan signifikan dirasakan dampaknya di tengah masyarakat.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, terutama mengingat latar belakang Yulius Selvanus yang merupakan mantan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), unit elite TNI AD yang dikenal dengan disiplin dan ketegasannya.

Padahal, banyak sekali persoalan di Sulawesi Utara yang sangat memerlukan intervensi kebijakan yang kuat dan tegas dari pemimpin daerah.

Sulawesi Utara dihadapkan pada berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan cepat dan tanpa kompromi, antara lain:

• Maraknya Premanisme: Berbagai laporan dan kejadian menunjukkan bahwa kasus premanisme masih sering terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Utara. Fenomena ini meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Kehadiran premanisme ini seringkali berdampak pada keamanan dan kenyamanan warga, serta dapat menghambat aktivitas ekonomi.
• Kasus Korupsi di Instansi Pemerintah: Isu korupsi di beberapa instansi pemerintah masih menjadi sorotan tajam. Penangkapan sejumlah pejabat strategis oleh Polda Sulut dalam kasus dugaan korupsi, yang terjadi di awal masa jabatan Yulius Selvanus, menjadi bukti nyata adanya praktik-praktik tidak terpuji ini. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap birokrasi dan pemerintahan. 
• Maraknya Mafia Tanah: Persoalan mafia tanah juga menjadi momok yang meresahkan masyarakat di Sulawesi Utara. Kasus sengketa tanah yang berlarut-larut dan indikasi adanya praktik jual beli tanah secara ilegal seringkali membuat masyarakat kecil kehilangan hak atas tanahnya. Salah satu contoh yang mencuat adalah kasus tanah Hendrik Polii di Kakaskasen Dua, Tomohon, yang hingga kini belum menemukan penyelesaian yang adil bagi pihak yang dirugikan. Keberadaan mafia tanah ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat investasi.
  * Loyalitas ASN yang Rapuh: Masalah loyalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rapuh akibat residu Pilkada juga menjadi hambatan. Banyak ASN yang masih menunjukkan loyalitas ganda, terikat pada pilihan politik masa lalu, sehingga program-program prioritas gubernur seringkali berjalan tersendat karena minimnya dukungan birokrasi yang kompak. Meskipun ini bukan kasus pidana, namun dampaknya pada kinerja pemerintah sangat besar dan memerlukan kebijakan tegas untuk menertibkan birokrasi.

Meskipun Yulius Selvanus disebut sebagai pemimpin yang "terbiasa dengan tekanan dan tak gampang dikelabui permainan opini," serta memilih "bekerja dalam senyap" untuk memperkuat sistem dan membenahi birokrasi, masyarakat masih menanti kebijakan konkret dan tegas yang dapat mengatasi persoalan fundamental ini.