Manado, Sulutzone.com – Dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi sekaligus menjaga harmoni sosial di kawasan perbatasan Utara Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menggelar Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah Perbatasan Indonesia-Filipina. Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung di Restoran Seafood City Extra, Kalasey, Kabupaten Minahasa, pada Rabu malam (30/9/2026), dan dihadiri oleh delegasi kunci dari kedua negara.
Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, didampingi Wakil Bupati Anisya Gretsya Bambungan, S.E., bertemu langsung dengan Walikota Governor Generoso, Juanito C. Inojales, beserta rombongan delegasi dari Filipina Selatan. Kehadiran multipihak dalam forum ini—meliputi Forkopimda Talaud, instansi vertikal (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina), pelaku usaha, hingga tokoh masyarakat—menunjukkan komitmen serius untuk mengubah wilayah perbatasan dari sekadar garis demarkasi menjadi zona pertumbuhan ekonomi yang produktif dan aman.
"Wilayah perbatasan tidak hanya memiliki arti strategis dari sisi kedaulatan dan keamanan, tetapi juga menyimpan peluang besar untuk dikembangkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi. Kita harus memastikan bahwa potensi sumber daya kita, khususnya perikanan, memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat lokal," ujar Bupati Welly Titah.
Hal senada disampaikan oleh Walikota Juanito C. Inojales. Kedua pemimpin daerah sepakat bahwa komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan adalah kunci untuk mengelola potensi perbatasan secara optimal tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat akar rumput.
Diskusi mendalam mencakup beberapa isu krusial, antara lain:
1. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan: Optimalisasi hasil tangkapan dan pencegahan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.
2. Mekanisme Perdagangan Lintas Batas: Penyederhanaan prosedur untuk memperlancar arus barang dan jasa.
3. Keselamatan Pelayaran & Koordinasi Nelayan: Menjaga keamanan nelayan tradisional di laut lepas.
4. Penguatan Hubungan Sosial: Membangun jejaring komunikasi antar-warga untuk mencegah konflik dan meningkatkan rasa persaudaraan.
Hadirnya unsur penegak hukum seperti Kapolres Kepulauan Talaud AKBP Dwi Yatmoko, S.TP., S.I.K., M.I.K., dan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud Andi Fitriana, S.H., M.H., menegaskan bahwa stabilitas keamanan adalah prasyarat utama bagi masuknya investasi. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi teknis seperti Bea Cukai dan Imigrasi diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan bebas dari praktik ilegal.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara Ronald Sampel, Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara, Ketua TP-PKK, Sekretaris Daerah Kabupaten Talaud, perwakilan BKSAUA Irwan Hasan, S.E., serta Wakil Ketua Kadin Sulut.
Usai sesi diskusi formal, kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan malam bersama. Momentum ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan personal (people-to-people contact) antara para pemangku kepentingan Indonesia dan Filipina. Suasana kehangatan yang terbangun diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi kerja sama konkret di masa depan, baik dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) maupun proyek percontohan ekonomi bersama.
Melalui forum ini, Kabupaten Kepulauan Talaud semakin memantapkan posisinya sebagai pintu gerbang diplomasi ekonomi Indonesia di wilayah Asia-Pasifik, yang mengedepankan prinsip saling menguntungkan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Kabupaten Kepulauan Talaud berbatasan langsung dengan Provinsi Davao Occidental dan Sarangani, Filipina. Kerja sama lintas batas difokuskan pada sektor perikanan, perdagangan, pariwisata, dan keamanan maritim untuk meningkatkan kesejahteraan warga di kedua sisi perbatasan.