Tegaskan Komitmen Akuntabilitas, Pemkab & DPRD Kepulauan Talaud Terima LHP LKPD TA 2025 dari BPK RI

Manado, Sulutzone.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Penyerahan dokumen strategis ini berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Manado, pada Jumat, (29/5/2026).

Wakil Bupati Anisya G. Bambungan, SE, hadir mewakili Bupati Welly Titah, didampingi langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Drs. Engelbertus Tatibi, M.E. Kehadiran pimpinan eksekutif dan legislatif secara bersamaan menegaskan sinergi kuat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Turut hadir dalam acara tersebut jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator terkait dari Pemkab Talaud, serta perwakilan dari BPK RI.

Wakil Bupati Talaud Anisya Gretsya Bambungan, SE. Menyampaikan sambutan (Istimewa) (Pemda Talaud)

“Hasil pemeriksaan ini adalah cermin kinerja kita. Kami menerima LHP ini dengan sikap terbuka dan konstruktif. Seluruh temuan akan ditindaklanjuti secara serius sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan evaluasi utama untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar jauh lebih baik, transparan, dan akuntabel ke depannya,” tegas Wabup Anisya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan merupakan bagian integral dari upaya Pemkab Talaud dalam mewujudkan Good Governance dan memberikan pelayanan publik yang optimal melalui penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Istimewa (Pemda Talaud)

Pihak Pemkab Talaud berkomitmen untuk segera membentuk tim tindak lanjut hasil pemeriksaan guna menyelesaikan rekomendasi BPK tepat waktu, sehingga opini audit LKPD tahun-tahun berikutnya dapat terus dipertahankan atau ditingkatkan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.