Solusi Listrik Talaud Terus Dipacu, Stafsus Bupati: Ini Masalah Struktural, Bukan Sekadar APBD

photo author
Nelson Sangadi, Sulut Zone
- Jumat, 27 Februari 2026 | 12:26 WIB
Istimewa
Istimewa

Talaud, sulutzone.com – Persoalan krisis listrik di Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah menjadi "warisan" masalah sejak pemekaran tahun 2002, kini terus diupayakan penyelesaiannya oleh duet kepemimpinan Bupati Welly Titah (WT) dan Wakil Bupati Anisa Gretsya Bambungan (AGB).

​Meskipun masalah ini sudah berlangsung lintas generasi kepemimpinan, pemerintahan WT-AGB menunjukkan komitmen serius melalui langkah-langkah konkret di tingkat pusat.

​Lobi Pusat dan Penambahan Mesin
​Staf Khusus Bupati Talaud, Antonius Tucunan, S.Th, menjelaskan bahwa langkah nyata telah diambil dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Ketua DPRD Talaud, Engelbertus Tatibi. Mereka melakukan koordinasi langsung ke Kantor Pusat PLN di Jakarta.

Istimewa
Istimewa
​"Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati sangat memahami bahwa listrik adalah kebutuhan vital. Upaya lobi ini membuahkan hasil dengan adanya penambahan 4 unit mesin pembangkit listrik untuk memperkuat daya di tanah Porodisa," ujar Tucunan.

​Keterbatasan Kewenangan Daerah
​Tucunan juga meluruskan persepsi masyarakat terkait penanganan listrik. Ia menegaskan bahwa karena PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah daerah memiliki keterbatasan regulasi.

​"PLN adalah BUMN, jadi penyelesaiannya tidak serta-merta bisa menggunakan dana APBD. Jalur yang ditempuh WT-AGB adalah melakukan lobi strategis ke Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait agar ada intervensi anggaran dan kebijakan pusat," jelasnya.

​Ajak Masyarakat Bijak Bermedia Sosial
​Menanggapi maraknya kritikan tajam di media sosial yang cenderung menyerang pribadi pimpinan daerah, Tucunan mengimbau warga untuk lebih kritis dalam memilah informasi. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah sama sekali tidak anti-kritik. Gunakan Jalur Resmi: Masyarakat diminta menyampaikan keluhan melalui jalur yang tepat. ​Identitas Jelas: Kritik diharapkan datang dari akun asli, bukan akun anonim yang menyebarkan fitnah atau provokasi. Etika Berpendapat: Kritik harus membangun dan dilakukan dengan cara yang santun demi kemajuan daerah.

​"Mari kita buka cakrawala berpikir. Jika niatnya membangun tanah Porodisa, sampaikan dengan santun. Menggunakan akun anonim untuk menyerang kehormatan bukanlah sifat manusia terhormat," tegas Tucunan.

​Ia berharap di periode kepemimpinan ini, seluruh elemen masyarakat dapat bergandengan tangan tanpa rasa saling fitnah demi membawa Kabupaten Kepulauan Talaud ke arah yang lebih baik.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Nelson Sangadi

Sumber: Biro Talaud Sulut Zone

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X