Dugaan Penyimpangan Keuangan Negara pada Proyek SPAM di Talaud, Tokoh Masyarakat Ancam Laporkan ke KPK

Nelson Sangadi, Sulut Zone

- Jumat, 18 Juli 2025 | 22:11 WIB

Proyek Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK di Desa Rusoh dan Desa Pampalu, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024, yang di ancam akan di laporkan ke KPK oleh Tokoh Masyarakat Talaud Hariono Bowonseet (Nelson Sangadi)

Talaud, sulutzone.com – Dugaan penyimpangan keuangan negara dalam pelaksanaan Proyek Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK di Desa Rusoh dan Desa Pampalu, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek senilai Rp3.739.493.000,- yang dikerjakan oleh CV. Fikri Pratama ini dituding sebagai bentuk penghamburan uang negara dan terancam dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hariono Bowonseet, seorang tokoh masyarakat Talaud, dengan tegas menyatakan kekecewaannya. "Dalam kasus ini kami melihat ada tendensi dugaan perampokan uang Negara, sehingga Pihak Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Utara bersama Pihak CV. Fikri Pratama wajib bertanggung jawab secara moral kepada Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud," ujar Bowonseet saat ditemui pada Jumat (18/07/2025).

Ia menambahkan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan segera melaporkan kasus ini ke KPK.

Papan Proyek (Nelson Sangadi)

Proyek yang bersumber dari APBN tahun 2024 di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Utara ini, dinilai sudah dapat dikategorikan sebagai upaya penghamburan uang negara.

Hal ini dikarenakan proyek tersebut kini terbengkalai, mangkrak, dan mubazir.

"Kami menilai bahwa pelaksanaan proyek tersebut merupakan bagian dari penghamburan uang Negara karena sampai saat ini manfaat dari pelaksanaan proyek yang semestinya bertujuan meningkatkan hajat hidup masyarakat Talaud melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas air bersih justru dibiarkan terbengkalai dan mangkrak sehingga tidak membawa manfaat apa-apa buat masyarakat," tegas Ketua Relawan Kita Prabowo (KIPRA) Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut.

Galian Pipa olwh Eksapator bukan manusia (Nelson Sangadi)

Mantan Anggota DPRD Talaud ini juga menyoroti bahwa jika diakumulasikan dengan anggaran proyek SPAM serupa di tahun-tahun sebelumnya, nilai totalnya sudah mencapai puluhan miliar rupiah. Namun, ironisnya, proyek-proyek tersebut justru tidak membawa manfaat berarti bagi masyarakat setempat.

Masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mendalami dugaan penyimpangan keuangan negara ini. Hingga berita ini ditayangkan, pihak Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Utara bersama Pihak CV. Fikri Pratama belum berhasil dimintai konfirmasi oleh media ini.